Produksi film Indonesia sedang berada di titik tertinggi dalam sejarah. Ratusan judul dirilis setiap tahun, teknologi produksi semakin canggih, dan film lokal mampu menyaingi blockbuster Hollywood di box office domestik. Namun di balik gemerlap itu, sebuah persoalan mendasar belum terselesaikan: jumlah layar bioskop yang tersedia jauh dari cukup untuk menampung karya yang diproduksi, dan distribusinya sangat timpang.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengungkapkan bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 10.000 layar bioskop untuk memenuhi potensi pasar, sementara yang tersedia baru sekitar 2.500 layar—seperempat dari kebutuhan nasional. Angka ini terasa semakin timpang jika dibandingkan dengan jumlah penduduk yang telah mencapai sekitar 289 juta jiwa. Data Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia bahkan menyebutkan hanya ada 2.412 layar di 508 bioskop, dan sekitar 70 persen di antaranya terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hanya sekitar 22 persen kabupaten dan kota di seluruh Indonesia yang memiliki akses bioskop.
Konsentrasi ini menciptakan dua persoalan sekaligus. Di Jawa, layar yang padat membuat persaingan antarf ilm sangat ketat, sehingga banyak film hanya mendapatkan jatah tayang singkat sebelum digantikan judul baru. Di luar Jawa, jutaan penonton potensial tidak memiliki akses rutin ke bioskop, sehingga karya nasional kehilangan kesempatan untuk menjangkau audiens yang sebenarnya antusias. Bagi produser, keterbatasan layar berarti investasi produksi tidak serta-merta diikuti oleh kepastian pendapatan dari eksibisi.
Pemerintah dan pelaku industri mulai mencari jalan keluar. Perluasan layar di daerah menjadi agenda yang terus didorong, dengan insentif investasi dan skema kerja sama antara pemerintah daerah dan pengusaha bioskop. Namun pembangunan fisik membutuhkan waktu dan modal besar. Karena itu, distribusi digital muncul sebagai alternatif yang semakin relevan. Layanan seperti Bioskop Sinewara dari Produksi Film Negara (PFN) dirancang untuk menjangkau daerah yang tidak memiliki bioskop konvensional, memanfaatkan proyeksi digital dan jaringan distribusi alternatif.
Solusi berbasis data juga mulai diperkuat. Kementerian Ekonomi Kreatif menggandeng Cinepoint untuk menghimpun analisis box office, demografi audiens, dan tren media sosial, sehingga pemetaan kebutuhan layar dapat dilakukan lebih presisi. Data menjadi kunci untuk menentukan di mana layar tambahan paling mendesak dan bagaimana distribusi dapat dilakukan secara lebih adil. Tanpa pembenahan di sisi hilir, ledakan produksi yang mengesankan akan tetap berhenti di ruang tunggu—sebuah potensi besar yang menunggu untuk direalisasikan.